Tidak Pun Putri Katedral Kuno[1]

Siapa yang telah menyapa engkau, wahai hati?

Siapa pula yang kembali memberimu harap?

Bukankah sudah ku wanti tempo hari ?

Jangan kau berharap sampai waktunya nanti,

Tidak itu putri keraton putih,

Tidak pun putri katedral kuno,

Sekali jangan kau minta harap,

Sudahkah pula engkau ku wanti?

Bahwa lemah mu itu tiada tertara,

Maka jangan kau harap pada yang lemah pula,

Bukannya aku tak tahu wahai hati,

Aku dengar rintihanmu,

Aku dengar harapanmu,

Dan aku dengar nama yang kau selalu sebut itu..

Tapi kini aku telah bisu akan hal itu, wahai hati

Aku tak lagi seperti masa itu,

Cepat pulih, wahai kau hati...

City Planning and Political Values [1]

Teori perencanaan kontemporer telah menerima argumen bahwa perencanaan sudah tak terhindarkan lagi dari politik. Nilai dan kepentingan dalam politik telah terserap dalam proses penetapan tujuan perencanaan dan langkah mencapai tujuan tersebut. Bahkan Fainstein & Fainstein mengungkapkan bahwa planning tidak hanya memiliki kesamaan dengan pemikiran politik (terpengaruh politik), tapi sudah menjadi bagian dari formulasi politik itu sendiri.

Dimana posisi politik dalam planning? Bagaimana menilainya?

Kita akan bisa melihat posisi politik dalam perencanaan jika kita mendefinisikan perencanaan sebagai : future-oriented, yang terkait dengan pengambilan keputusan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang namanya proses pengambilan keputusan publik tentu selalu terkait erat dengan sebuah proses pengaruh dalam pengambilan keputusan karena  seringkali kepentingan itu tidak satu, melainkan beragam dari berbagai kelompok. Ini menyebabkan perencanaan kota mau tidak mau memasuki ranah politik untuk mempengaruhi kepentingan-kepentingan lain yang ada. Proses mempengaruhi itulah dimensi dari politik dalam perencanaan. Sehingga, politik merupakan alat untuk memperoleh keputusan di antara kelompok pemangku kepentingan. Maka untuk melihat ‘siapa yang bermain politik’ dalam perencanaan, lihatlah siapa ‘pelaku yang memutuskan tujuan dan cara mencapai tujuan perencanaan’.

Melihat Nilai-nilai Politik di Dalam Perencanaan

Untuk melihat nilai politik dan kepentingan apa yang terkandung di dalam proses perencanaan kita perlu mengetahui pemikiran politik apa yang mendasari satu jenis perencanaan. Dan agar kita bisa melihat pemikiran politik apa yang mendasari satu jenis perencanaan maka kita perlu melihat jenis perencanaannya, siapakah pelaku yang menentukan tujuan perencanaan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut?

Planning Typology

Fainstein & Fainstein membagi 4 jenis perencanaan berdasarkan “pelaku” yang menentukan tujuan perencanaan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu:

Types of Political Theory

Dari penjelasan Fainstein & Fainstein, masing-masing jenis perencanaan di atas ternyata dilandasi oleh pemikiran politik yang berbeda. Pemikiran politik tersebut adalah :

Berikut sedikit penjelasan tentang hubungan antara empat jenis perencanaan di atas dengan pemikiran politik yang mendasarinya.

Traditional Planning;  Teori Politik yang Mendasari : Technocratic theory

Dalam traditional planning penetapan tujuan perencanaan dan cara pencapaian tujuan dilakukan oleh perencana. Perencanaan dianggap sebagai orang yang paling tahu tujuan dan cara yang benar karena telah pakar dan berpengalaman, sehingga dapat dipercaya. Perencanaan tradisional lebih menekankan pada aspek fisik pengembangan kota. Sehingga pengembangan kota dilakukan secara tertata (teratur) dan penerapan standar tertentu. Suatu rencana akan dinilai telah memenuhi standar apabila telah benar dan tepat “secara ilmiah”. Dengan kepakarannya, para perencana dianggap mampu bertindak obyektif, tidak memihak salah satu kelompok dalam menetapkan tujuan perencanaan dan cara mencapai tujuan tersebut. Hal-hal tersebut menyebabkan perencana tradisional merasa tidak perlu melakukan konsultasi ke masyarakat luas.

Jenis perencanaan tradisional ini adalah jenis perencanaan yang didasari oleh teori politik teknokratik. Teori teknokratik muncul dalam era industri, yang mana pada era tersebut kekuatan politik berada pada golongan atas yang menguasai teknologi. Mereka beranggapan bahwa dengan menerapkan pendekatan ilmiah lewat teknologi berbagai masalah perkotaan yang dihadapi akan dapat diatasi. Pengatasan teknokratik ini mengakibatkan adanya anggapan : tidak perlu minta pendapat masyarakat. Kekuasaan negara, melalui perencanaan yang rasional, akan digunakan untuk mengatur ekonomi dan untuk memajukan kelas bawah. Teori teknokratik inilah yang mendasari asumsi perencanaan tradisional bahwa perubahan sosial bagi kepentingan seluruh masyarakat harus dimulai kelas atas.

Democratic Planning; Teori Politik yang Mendasari : Democratic Theory

Democratic Planning mulai muncul pada tahun 1960-an. Aliran ini muncul sebagai Kritik terhadap perencanaan tradisional yang dirasa “memaksakan” rumusan tujuan perencanaannya kepada masyarakat, padahal masyarakat belum tentu menerimanya. Kritik ini memulai era bergesernya perencanaan “top-down” ke perencanaan partisipatori yang dianut oleh tipe perencanaan demokratis. Dalam perencanaan demokratis, yang berwenang menetapkan tujuan perencanaan dan cara mencapainya adalah masyarakat (publik). Dalam kondisi terdapat banyak kelompok dan banyak kepentingan yang bertentangan, maka perencanaan demokratis perlu mendapatkan legitimasi dari semua kelompok dan kepentingan—dalam arti didukung oleh mayoritas masyarakat.

Jelas, bahwa teori politik yang melandasi democratic planning adalah teori demokrasi. Teori ini  menganggap bahwa tiap orang adalah sama dan pendapat tiap orang adalah benar menurut orang itu sendiri. Maka pendapat dari mayoritas merupakan pendapat yang paling benar.  Sehingga dalam perencanaan demokratis, maka tujuan dan cara harus berdasarkan pada kepentingan atau pendapat mayoritas tersebut.

Equity Planning; Teori Politik yang Mendasari : Socialist Theory

Aliran ini muncul di dekade-dekade akhir Abad ke 20. Equity planning agak mirip dengan  perencanaan demokratis dan perencanaan advokasi. Jika perencanaan demokratik memfokuskan pada proses partisipasi, sedangkan perencanaan ekuiti menekankan pada program-program substantif. Artinya fokus bergeser dari “siapa yang berwenang (menetapkan tujuan dan cara)“ menjadi “siapa mendapat apa”. Dalam hal feminism misalnya. Jika democratic planning menekankan pada posisi wanita dalam pengambilan keputusan, equity planning menekankan pada bagaimana caranya agar keputusan yang diambil juga berpihak kepada wanita. Ekuiti tidak selalu demokratis. Equtiy planning tidak selalu mempunyai pendukung mayoritas dalam masyarakat, tapi mereka membela keadilan bagi kelompok masyarakat tertentu (tertinggal, minoritas, tertindas).

Perencanaan ekuiti maupun advokasi, keduanya, berlandaskan teori politik sosialis. Dari pandangan teori sosialis, kaum tersingkir atau tertindas perlu mendapat perimbangan kekuatan politik. Mereka perlu dibela dalam proses perencanaan yang biasanya tidak melibatkan kaum “pinggiran” tersebut.

Incremental Planning; Teori Politik yang Mendasari : Liberal Theory

Perencanaan inkrimental melakukan perencanaan dalam jangka pendek, sepotong demi sepotong, bersambung, bukan dipikirkan secara jangka panjang. Ungkapan yang pas untuk menggambarkan incremental planning adalah : kita hanya memikirkan dimana kita hidup dan kapan kita hidup. Pelaku perencanaan dalam incremental planning bukan hanya satu instansi atau lembaga tapi seluruh unsur atau kelompok-kelompok masyarakat. Kalau perencanaan ekuiti atau advokasi melihat antar kelompok atau antar kepentingan terdapat konflik, tapi perencanaan inkrimental melihatnya sebagai harmoni dari potongan-potongan perencanaan di masyarakat. Karena dilakukan sepotong demi sepotong, perencanaan tipe ini tidak mengenal tujuan perencanaan atau cara mencapainya. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa incremental planning itu bukan sepenuhnya planning, sebagaimana dikatakan Fainstein dan Fainstein :

“in terms in our definition of planning, incrementalism is not really planning at all. Policy outcomes are not arrived at through formal rationality and there is no specifying of end and means”

Potongan tindakan yang ditetapkan dalam perencanaan inkrimental didasarkan oleh kebutuhan masyarakat saat itu. Potongan perencanaan yang satu bersifat bebas, indipenden terhadap potongan yang lain, dan ini  dilakukan karena perencanaan inkrimental berlandaskan teori politik liberal.

Liberalisme mendorong penyebaran kekuasaan di antara kelompok-kelompok masyarakat, sehingga tiap kelompok masyarakat dapat melakukan  perencanaannya sendiri, yang sepotong-sepotong dan tidak terikat dengan pencapaian jangka panjang. Setiap orang akan ikut terlibat dan berpartisipasi dalam proses kebijakan apabila merasa terkait dengan satu isu dan ingin menyampaikan pendapatnya mengenai isu tersebut. Tradisi liberal sangat sarat akan nilai-nilai individualisme, menerima keunggulan dan kepentingan pribadi, dan lebih menyukai intervensi pemerintah yang minimal. Mereka membatasi peran pemerintah di “pasar politik”. Pemerintah dituntut untuk mengakkan “aturan prosedural”, tetapi tidak ikut menentukan hasil : kelompok mana yang menang dan yang kalah dalam proses politik.

Penutup

Menurut, Gede Budi Suprayoga setidaknya ada dua alasan kenapa perencanaan tidak bisa lepas dari politik:

[1] Tulisan ini merupakan bahan presentasi saya di matakuliah Planning Theory Advance di Magister Perencanaan Kota dan Daerah, yang sebagian besarnya merupakan ringkasan dari artikel berjudul : City Planning and Political Values: An Updated View,  karya Susan S. Fainstein & Norman Fainstein.

Sebagian lagi saya kutipkan dari artikel berjudul : Keragaman Pilihan Corak Perencanaan (Planning Styles) untuk Mendukung Kebijakan Otonomi Daerah karya Prof. Achmad Djunaedi.

Jadwal ma’had hari itu adalah akidah, pelajaran yang diampu oleh beliau Al Ustadz Afifi Abdul Wadud. Meski para santri belum ada separuhnya yang datang, ustadz dengan suaranya yang lembut tetap memulai pelajaran maghrib itu. Setelah ustadz membuka pelajaran dengan tahmid kepada Allah dan solawat kepada Nabi dan mulai menyampaikan materi, peserta mulai bertambah satu per satu. Entah itu santri, atau pun non santri, karena memang pelajaran ini juga dibuka untuk umum.

Yang menarik perhatianku maghrib itu adalah hadirnya beberapa orang anak SMA yang masih lengkap dengan atribut sekolahnya. Celana abu-abu, kemeja putih yang dimasukkan ke dalam celana, lengkap dengan tas ransel yang terlihat sangat penuh. Begitu duduk, mereka bersegara mengeluarkan binder dari ransel mereka, untuk segera mencatat apa yang di sampaikan oleh Al Ustadz. Dari guratan wajahnya yang terlihat lelah, dan ditambah dengan atribut lengkap yang digunakannya, aku yakin 3 orang anak SMA ini baru pulang dari sekolahnya.

Benarlah dugaanku, ketika pelajaran break karena solat Isya, aku pun menghampiri salah seorang dari mereka untuk memastikan dugaanku tadi.

“Baru pulang ya dik?” tanyaku

“Belum pulang ke rumah mas, dari sekolah langsung ke sini” jawabnya.

Maa Sya Allah pikirku. Aku dulu SMA yang pulang jam 4 saja sudah luar biasa capeknya. Mereka yang pulang magrib, masih bisa menghadiri majlis ilmu.

“Kok lama banget sekolahnya? Itu belajar sampai magrib?” penasaranku kembali

“Wah, ini udah lumayan cepat mas. Biasa kita di sekolah sampai jam setengah sepuluh malam”

“Lah ngapain aja sampai malam?” tanyaku lagi

“macam-macam mas kegiatannya” timpalnya.

Melihat mereka datang saja aku tercengang, ditambah dengan obrolan ini tentu membuat aku semakin tercengang, bahkan mungkin ingin menangis dibuatnya. Tak tahu kenapa. Dan entah kenapa pula aku tergerak untuk menceritakannya.

Mungkin, karena hati ini hanya iri kepada mereka, atau karena penyesalan yang ada pada diri. Mereka di kelas 2 SMA, sudah mulai mengenal kebenaran dan mau mendatangi majlis ilmu. Mungkin mereka harus meninggalkan aktivitas mereka yang lain yang harusnya mereka lakukan di sekolah. Mungkin juga mereka akan mendapatkan ejekan dari teman-teman mereka karena dianggap cupu karena mau belajar agama. Disaat teman-teman mereka menganggap SMA adalah masa untuk bersenang-senang (terutama kelas 2), mereka sudah sadar bahwa menuntut ilmu agama itu harus dilakukan sedini mungkin. Kemungkinan-kemungkinan itu telah mereka miliki ketika mereka baru kelas 2 SMA. Yang membuat ku sedih dan iri mungkin, jika memikirkan diriku. 

Dimana aku ketika aku kelas 2 SMA? Jangankan mendatangi majlis ilmu, apa itu majlis ilmu saja bahkan aku mungkin tak tahu. Tahu pun aku, mungkin waktu itu aku hanya mencela mereka yang mau mendatangi majlis ilmu.

Kami bersyukur kepada Allah atas nikmat petunjuk yang telah diberikannya. Semoga Allah menambahkan hidayahnya kepada kami. Dan semoga kami bisa istiqomah di jalannya yang lurus.

Cara Mengumumkan Barang Temuan Menurut Madzhab Syafi’i[1]

Dalam sebuah hadits sohih [1] dikisahkan bahwa salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam tentang hukum barang temuan. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat tadi untuk mengenali ciri-ciri barang temuan tersebut, kemudian diumumkan selama satu tahun. Beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Umumkanlah barang temuan tersebut selama satu tahun. Jika pemiliknya datang maka serahkanlah. Namun jika tidak, terserah apa yang ingin kau lakukan dengan barang itu”

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kaifiyat mengumumkannya? Apakah diumumkan setiap hari selama setahun? Atau seminggu sekali selama setahun? Atau sebulan sekali selama setahun? Atau bagaimana?

Ulama yang bermadzhab Syafi’i punya pendapat yang “unik” tentang hal ini. Mereka menjelaskan cara mengumumkan barang temuan adalah :

Selama satu minggu pertama, barang tersebut diumumkan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore/malam hari.

Setelah satu minggu pertama tidak ada yang mengaku juga, minggu berikutnya cukup diumumkan sekali sehari selama satu sampai dua minggu.

Jika selama itu tidak ada yang mengaku juga, minggu berikutnya barang tersebut cukup diumumkan sekali atau dua kali dalam seminggu selama tujuh minggu.

Jika tetap tidak ada yang mengaku juga, cukuplah diumumkan sekali atau dua kali dalam sebulan sampai genap satu tahun.

Jika dalam satu tahun tidak ada yang mengaku juga, barulah barang tadi jadi hak sang penemu.

Cara yang “unik” yang tidak pernah terlihat ditempat kita yang katanya mayoritas bermadzhab syafi’i.

Akan tetapi –wallahu a’lam- pendapat yang benar mengenai kaifiyat mengumumkan barang temuan kembali kepada  adat istiadat yang berlaku pada suatu zaman dan suatu tempat, karena Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits di atas tidak menjelaskan kaifiyatnya. Jika dalam suatu masyarakat pengumuman itu sudah dianggap cukup, maka cukup.

[1] HR Bukhori, Muslim, dan Tirmidzi dari sahabat Zaid bin Khalid Al Juhani

Kekaguman Pada Kapitalisme[1]

Adalah Karl Marx yang menjadi salah seorang pelopor penentangan terhadap sistem kapitalisme. Ia mengkritik keras terhadap sistem kapitalisme yang mendominasi dan mengeksploitasi manusia beserta dunianya. Jika hal tersebut terus dibiarkan, Marx meramalkan akan terjadi krisis struktural dalam sistem kapitalis, sebagai akibat dari antagonisme inheren antar kapital dan tenaga kerja. Tuduhan Marx itu bukan tidak berdalih, indikasinya adalah semakin besarnya kesenjangan akumulasi kapital antarkelas. Ini yang dikhawatirkan oleh Marx suatu saat akan menimbulkan konflik yang sangat dahsyat. Pemikiran Marx ini banyak dianut masyarakat dunia (Marxian). Sebuah pemikiran yang sangat masuk akal. Karena itulah Marx dijadikan simbol terhadap perlawanan terhadap kapitalisme.

Tapi tahukah anda? Walaupun Marx adalah orang yang sangat keras menentang kapitalisme, ia menaruh sebuah kekaguman pada sistem yang dibesarkan oleh Adam Smith ini. Apa itu yang dikagumi oleh Marx?

Marx terkagum dengan flexibelnya kapitalisme. Kapitalisme mau terus belajar dari berbagai kritikan yang dituduhkan kepadanya. Belajar dari kritik Marx misalnya, kapitalisme rela mengadopsi konsep distribusi kekayaan ala sosialisme (meskipun tetap mengejar laba individu semaksimal mungkin). Karena sifat flexibelnya itu pula kapitalisme dikatakan sebagai sistem yang anti-mandeg. Perubahan adalah suatu keniscayaan dalam kapitalisme sebagai konsekuensi dari medan pertarungan para kapitalis. Kaum kapitalis harus mau berinovasi agar tidak terkalahkan di pasar. Secara tidak sadar, zaman modern kita sekarang adalah buah dari kapitalisme. Sebagaimana dikatakan Marx, kapitalisme adalah akar dari hadirnya definisi-definisi karakter zaman modern. Contoh mudahnya, berbagai gadget yang kita pakai sekarang ini, atau kemajuan teknologi yang kita rasakan, merupakan buah dari pertarungan(inovasi) para kapitalis pada pasar gadget itu sendiri.

Karena sifat flexibel ini pula lah sistem kapitalisme susah tergantikan. Bahkan, seorang sejarawan peranakan jepang, Francis Fukuyama, mengatakan bahwa kapitalisme adalah akhir dari perkembangan ideologi manusia (The End of Ideology).

Kata Prof. Bobi : “Apa pendapatmu tentang dunia ini jika kapitalisme tidak ada? Apakah akan (maju) seperti sekarang?”

Prof Bobi juga memuji sifat ‘optimistik, harus menang, dan harus bisa’ dari kaum kapitalis. Yah, sebuah sikap yang wajar dan harus dimiliki oleh mereka yang mau bertarung karena telah memilih kebijakan laissez-faire, laissez-passer. Itu konsekuensinya.

Instrumen Perencanaan Kawasan Permukiman

yang Tanggap Perubahan Iklim[1]

Dampak Perubahan Iklim bagi Kawasan Permukiman

Yang harus disadarai oleh berbagai pihak bahwasanya kawasan permukiman merupakan salah satu yang menjadi korban dengan adanya perubahan iklim, tak terkecuali kawasan permukiman di Indonesia. Sebagai dampak dari meningkatnya gas rumah kaca pada lapisan atmosfir, perubahan iklim tentunya juga akan diiringi dengan kenaikan suhu dunia dan juga kenaikan permukaan air laut. Dua buah dampak yang akan sangat luar biasa bagi kawasan permukiman. Dengan adanya kenaikan suhu, ongkos sosial dan ekonomi pada kawasan permukiman otomatis meningkat pula. Belum lagi dengan adanya kenaikan permukaan air laut, sebagian kawasan permukiman akan hilang karena tergenang air. Terlebih bagi Indonesia yang memiliki garis pantai dan daerah pesisir yang sangat besar. Tak sedikit penduduk yang memilih tinggal di daerah pesisir. Di Jakarta saja contohnya, pada tahun 1939 tercatat terdapat 1.210 hektar hutan mangrove pada kawasan pesisirnya dan saat ini hanya tercatat tinggal 310,50 hektar. Hilangnya hutan mangrove tersebut sebagian besarnya disebabkan oleh munculnya perumahan-perumahan baru pada kawasan pesisir tersebut.

Sumbangsih Kawasan Permukiman terhadap Perubahan Iklim

Kota dikatakan sebagai sebuah pusat peradaban. Jika dilihat lebih dalam lagi, terdapat berbagai kawasan di dalam kota. Diantara seluruh kawasan yang ada, yang menjadi kawasan konsentrasi kehidupan manusia adalah kawasan permukiman. Tak salah jika dikatakan kawasan permukiman merupakan pusat dari pusat peradaban. Artinya di kawasan permukiman terdapat berbagai aktifitas dengan intensitas tinggi.

Tidak ada yang mempermasalahkan ketika manusia melakukan aktifitas dengan intensitas tinggi di kawasan permukiman. Namun, hal tersebut menjadi masalah ketika aktifitas tersebut merupakan aktifitas yang ternyata tidak hanya memberikan dampak positif bagi manusia, tapi juga memberikan dampak negatif karena memberi kerusakan pada lingkungan seperti dengan terbuangnya gas rumah kaca dalam jumlah besar ke atmosfir. Melonjaknya tingkat konsumsi manusia beberapa dekade terakhir menyebabkan dampak negatif yang dihasilkan dari sebuah aktifitas juga melonjak drastis. Keinginan untuk melakukan suatu aktifitas yang lebih praktis dan mudah tak jarang melupakan manusia dari dampak kerusakan yang dihasilkanya bagi lingkungan sekitarnya. Agar didapat sesuatu yang lebih praktis dan mudah, tentunya energi yang dibutuhkan juga lebih besar. Akhirnya segala aktifitas yang membutuhkan energi  besar terakumulasi sehingga membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Listrik dan bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang sangat banyak digunakan sampai sekarang. Padahal kebanyakan pusat-pusat pembangkit listrik menggunakan sumber energi yang tidak ramah lingkungan sehingga turut berkontribusi di dalam meningkatkan kadar gas rumah kaca pada lapisan Atmospher. Hasil dari aktifitas yang menggunakan listrik tersebut pun hampir semuanya kini juga menghasilkan gas rumah kaca. Diantara contohnya adalah penggunaan AC dan kulkas yang menghasilkan gas CFC. Belum lagi dampak dari aktifitas transportasi perkotaan yang tercipta dengan adanya kawasan permukiman. Apapun kawasan yang menjadu tujuan dari aktifitas transportasi, seluruhnya pasti berawal dari kawasan permukiman. Padahal transportasi salah satu penyumbang terbesar dari gas rumah kaca yang ada di atmosfir.

Dampak kerusakan yang dihasilkan diperparah dengan menurunnya kepedulian terhadap lingkuangan di sekitar kawasan permukiman. Ini menyebabkan gas rumah kaca yang dihasilkan tidak bisa terimbangi untuk diserap kembali secara alamiah. Contohnya adalah kurangnya kesadaran untuk menciptakan ruang terbuka hijau, atau menanam pohon di sekitar kawasan permukiman.

Ringkasnya, kawasan permukiman selain berstatus sebagai korban dari perubahan iklim, juga berstatus sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim.

Instrumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang Ada

Selain sebagai korban dan penyebab terjadinya perubahan iklim. Kawasan permukiman juga sebenarnya bisa berstatus sebagai problem solver. Sudah banyak konsep-konsep terbaru tentang bagaimana sebenarnya kawasan permukiman harus dibangun agar bisa mengurangi dampak dari perubahan iklim dan tidak ikut menyumbangkan gas rumah kaca. Akan tetapi, kebanyakan konsep-konsep yang ada dinilai tidak bisa diaplikasikan karena tidak terintegrasikan dengan instrumen perencanaan pembangunan kawasan permukiman yang ada selama ini. Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala sesuatunya telah diatur oleh negara. Tidak bisa sebuah kawasan permukiman dibangun tanpa mematuhi aturan dan instrumen yang ada. Konsep yang bagus pada hakikatnya adalah konsep yang yang bisa dientegrasikan dengan instrumen perencanaan pembangunan kawasan permukiman tersebut. Oleh karena itu, sebelum menyarankan sebuah konsep sebaiknya dibahas terlebih dahulu mengenai instrumen yang selama ini ada.

Dokumen rencana utama yang menjadi acuan dalam pembangunan kawasan permukiman adalah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). RTBL ini merupakan hasil dari diferensiasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Propinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail  Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota. Di dalam RTBL ini diatur berbagai aturan teknis pembangunan di kawasan perkotaan termasuk pembangunan di kawasan permukiman. Diantara yang diatur di dalam RTBL adalah : Fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, persyaratan sarana-prasarana, teknis pembangunan sarana-prasarana, arsitektur bangunan, perizinan, dan aturan teknis lainnya.

Apakah Instrumen yang Ada Sudah Tanggap Perubahan Iklim?

Karena perencanaan pembangunan kawasan permukiman pada hakikatnya merupakan turunan dari kebijakan perencanaan nasional, maka jika ingin menciptakan sebuah instrumen perencanaan yang berwawasan lingkungan dan tanggap akan isu perubahan iklim haruslah dimulai dari level nasional, yaitu RTRWN. Jika dilihat dari instrumen yang ada, memang sudah ada kesadaran dari pemerintah pusat mengenai konsep penataan ruang dan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tanggap akan isu perubahan iklim. Ini terbukti dengan diterbitkannya berbagai kebijakan nasional yang mengharuskan pembangunan yang berwawasan lingkungan seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini menetapkan kewajiban pemerintah untuk menerapkan sustainable development sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Terlihat telah banyak kebijakan-kebijakan penataan ruang nasional di dalam RTRWN yang berwawasan lingkungan dan tanggap akan isu perubahan iklim.

Masalahnya, berbagai kebijakan nasional yang sudah berwawasan lingkungan tersebut tidak diturunkan secara konsisten oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi atau pun kabupaten/kota. Sangat jarang ditemui RTRTW Propinsi atau pun Kabupaten/Kota yang berwasasan lingkungan apalagi tanggap dengan isu perubahan iklim. Sehingga tidak heran, jika selama ini RTBL yang sesungguhnya adalah acuan utama dalam pembangunan kawasan permukiman tidak berwawasan lingkungan dan tidak tanggap akan isu perubahan iklim.

Tidak diturunkannya secara konsisten berbagai kebijakan nasional yang berwawasan lingkungan oleh pemerintah daerah sangat dimungkinkan terjadi karena berbagai alasan. Salah satu alasan yang sangat memunginkan adalah adanya ketakutan bagi pemerintah daerah jika membuat sebuah kebijakan (seperti RTRW) yang berwawasan lingkungan maka daerahnya tidak akan maju. Logika seperti ini tercipta karena masih besarnya ketergantungan daerah-daerah di Indonesia dengan hasil alam yang ada. Memang dengan adanya kebijakan yang berwawasan lingkungan maka akan ada peluang terciptanya kawasan permukiman yang ramah lingkungan. Akan tetapi di sisi lain, ‘tambang-tambang uang’ milik pemerintah daerah yang pada hakikatnya adalah perusak lingkungan akan berkurang, sehingga pemasukan daerah akan berkurang drastis.

Solusi dan Aplikasi

Jika kebijakan penataan ruang dan pembangunan pada level propinsi dan kabupaten/kota telah berwawasan lingkungan maka barulah konsep-konsep tentang kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan tanggap akan perubahan iklim bisa terintegrasi sehingga akan ada penyesuaian oleh RDTR dan RTBL. Berikut beberapa contoh konsep yang bisa diintegrasikan dengan RDTR dan RTBL :

Penutup

Perlu ada keseriusan dari semua level untuk menciptakan kawasan permukian berwawasan lingkungan dan tanggap dengan isu perubahan iklim. Selama ini, keseriusan tersebut baru ada di level pusat. Terbukti, isu ini sudah lama ada namun konsep-konsep paradigma pembangunan berwawasan lingkungan masih tergodok rapi di level pusat, belum diturunkan secara konsisten ke daerah. Terlebih, daerah yang koceknya dipenuhi dari uang hasil eksploitasi SDA. Jika paradigma pembangunan berwawasan lingkungan tidak juga diadopsi oleh pemerintah daerah, maka tidak bisa diharapkan akan tercipta kawasan permukiman yang berawawasan lingkungan dan tanggap isu perubahan iklim. Yang ada, pemerintah daerah akan semakin banyak mengeluarkan kebijakan yang sangat eksploitatif serta berpotensi merusak lingkungan. Suatu penelitian mengatakan, bahwa dari 287 peraturan daerah di Jawa terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, ternyata 148 diantaranya justru eksploitatif dan merusak lingkungan hidup.

Mengagungkan Sunnah Nabi[1]

Pengertian Sunnah

Sunnah memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Bagaimana tidak? Sunnah adalah penjelas dan penjabar Al Qur’anul Kariim. Sunnah juga merupakan sumber hukum kedua dalam islam setelah Al Qur’an. Tanpa memahami sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam seseorang tidak akan bisa mengamalkan islam dengan baik dan benar. Sunnah yang dimaksud bukanlah sunnah menurut istilah fikih yang merupakan lawan dari makruh. Dalam fikih sunnah artinya sebuah amalan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi sunnah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, baik itu ucapan beliau, perbuatan beliau, ataupun ketetapan beliau. Secara umum, manusia di dalam menyikapi sunnah Nabi terbagi menjadi 3 golongan :

1. Golongan yang Mengagungkan Sunnah Nabi dengan benar

Golongan yang mengagungkan sunnah Nabi dengan benar adalah golongan orang-orang yang mau mempelajari, meneladani, dan mengamalkan sunnah beliau. Orang-orang dari golongan ini sadar bahwa mereka telah bersyahadat : “Asyhadu Anna Muhammadarrasulullah” (aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah) konsekuensinya mereka harus mengagungkan sunnah Nabi. Mereka menempuh jalan yang benar dalam mengagungkan sunnah Nabi. Jalan yang benar dalam mengagungkan sunnah Nabi adalah dengan mempelajari, meneladani, dan mengamalkan sunnah beliau.

Imam Al Qadhi ‘Iyadh Al Yahshubi berkata, “Ketahuilah bahwa barangsiapa yang mengaku mencintai sesuatu, maka dia akan mengutamakannya dan berusaha meneladaninya. Kalau dia tidak melakukannya, maka berarti dia tidak dianggap benar dalam kecintaanya dan dianggap hanya mengaku-ngaku saja tanpa bukti nyata. Maka orang yang benar dalam pengakuan kecintaannya kepada (sunnah) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang jika telah terdapata bukti kecintaan tersebut pada dirinya. Bukti kecintaan kepada (sunnah) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang utama adalah dengan meneladani beliau, mengamalkan sunnahnya, mengikuti semua ucapan dan perbuatannya, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, serta menghiasi diri dengan adab-adab yang beliau contohkan, dalam keadaan susah maupun senang dan lapang maupun sempit.” (Asy Syifa bi Ta’riifi Huquuqil Mushthafa, dikutip dari www.muslim.or.id)

Golongan yang pertama ini adalah orang-orang yang faham betul dengan firman-firman Allah :

 “Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah untuk memiliki pilihan yang lain apabila Allah dan Rosul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan.” (Al-Ahzab:36)

“Barang siapa mentaati Rasul, maka sungguh ia telah mentaati Allah.”(An-Nisa:80)

“Segala apa yang dibawa Rasul, maka ambillah. Dan segala apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah.” (Al-Hasyr: 7)

Diantara orang-orang yang termasuk kedalam golongan ini adalah para sahabat Nabi . Sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, Anas bin Malik berkata :

“Tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melebihi beliau (Nabi) shallallahu ‘alaihi wa sallam. Akan tetapi jika mereka melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau, karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membenci perbuatan tersebut.” (HR At Tirmidzi dan Ahmad)

Dari perkataan Anas bin Malik tersebut kita juga bisa mengetahui para sahabat adalah orang yang paling mencitai dan mengagungkan sunnah Nabi. Dan mereka adalah orang yang paling tahu bagaimana cara mengagungkan dan mencintai sunnah Nabi. Maka sepatutnya kita menjadikan cara para sahabat sebagai contoh di dalam kita mengagungkan sunnah Nabi.

2. Golongan yang Mengagungkan Sunnah Nabi dengan Cara yang Salah

Golongan yang kedua ini adalah orang-orang yang tahu bahwasanya mengagungkan sunnah Nabi adalah sebuah kewajiban namun mereka tidak mengetahui cara yang benar di dalam mengaggungkan sunnah Nabi. Mereka mengaggungkan sunnah Nabi dengan cara-cara yang tidak diajarkan dan dilarang oleh syariat islam. Mereka membuat acara-acara / perayaan-perayaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Sehingga pada hakikatnya apa yang mereka lakukan bukanlah mengagungkan sunnah beliau. Diantara contoh acara / perayaan yang tidak benar yang dilakukan oleh orang-orang yang termasuk dalam golongan ini untuk mengagungkan sunnah Nabi adalah dengan melakukan perayaan Maulid Nabi. Orang-orang tersebut melakukan perayaan maulid Nabi dengan tujuan mengagungkan Nabi dan sunnahnya. Namun, jika perayaan tersebut baik, pasti para sahabat telah melakukannya karena para sahabatlah orang yang paling mencintai dan mengagungkan beliau dan sunnahnya. Sedangkan para sahabat tidak pernah dikisahkan melakukan acara / perayaan maulid nabi.

Contoh salah yang lain dalam mengagungkan sunnah beliau adalah dengan memuji dan mensifati beliau dengan cara berlebihan, dengan menganggap beliau memiliki kemampuan tertentu yang sebenarnya Allah tidak memberikan kemampuan tersebut. Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Janganlah kalian memuji diriku secara berlebihan dan melampaui batas, sebagaimana orang-orang Nashrani melampaui batas dalam memuji Nabi Isa bin Maryam, karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah : (Muhammad) hamba Allah dan Rasul-Nya.” (HR Al Bukhari)

3. Golongan yang Meremehkan Sunnah Nabi

Golongan ketiga adalah orang-orang yang meremehkan dan mengejek sunnah Nabi. Mereka menolak dan tidak mau beramal dengan sunnah Nabi, bahkan mengejek sunnah Nabi dan mengejek orang-orang yang mengamalkannya. Inilah golongan yang paling jelek. Banyak sekali kita temui orang-orang yang tidak mau beramal dengan sunnah Nabi, minum sambil duduk misalnya, padahal minum sambil duduk adalah sunnah Nabi, bahkan beliau melarang kita minum sambil berdiri. Betapa banyak juga orang mengejek sunnah Nabi dan mengejek orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Orang-orang yang mau memelihara jenggot diejek sebagai kambing, orang yang mau memakai pakaian yang tidak menutupi mata kaki diejek kebanjiran, dan ejekan-ejekan lainnya yang pada hakikatnya adalah mengejek sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismalil At-Taimy juga bercerita : “Aku pernah membaca dalam sebagian kisah, bahwa pernah ada seorang ahlul bid’ah tatkala mendengar sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam :

“Apabilah salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sehingga ia mencucinya terlebih dahulu, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam.”

Maka ahli bid’ah tersebut berkata dengan nada mengejek : “Aku mengetahui di mana tanganku bermalam di atas tempat tidur !!” Pada suatu pagi, didapati orang tersebut bangun tidur dalam keadaan tangannya telah masuk ke dalam duburnya sampai ke pergelangan tanganya (Ta’zhimus sunnah, karya Abdul Qoyyum As-Suhaibani). Inilah sebagian hukuman yang diberikan oleh Allah secara langsung kepada orang yang mengejek dan meremehkan sunnah Nabi.

Penutup

Itulah tiga golongan manusia dalam menyikapi sunnah Nabi. Diantara tiga golongan tersebut tentunya sikap yang benar adalah sikap yang pertama, yaitu golongan yang mengagungkan sunnah Nabi dengan cara yang benar. Wajib mengagungkan sunnah Nabi karena hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus kita tunaikan ketika telah mengucapkan syahadat “Asyhadu anna muhammadar rasulullah” (Aku bersaksi bahwasanya muhammad adalah utusan Allah). Jika kita tidak mengagungkan sunnah Nabi maka syahadat kita tidak sempurna, sehingga mengagungkan sunnah Nabi hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Dengan cara yang benar maksudnya adalah harus sesuai dengan aturan syariat islam dan meneladani apa yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling mencintai dan mengagungkan sunnah Nabi, sehingga sepatutnya kita mengikuti jalan mereka dalam mengagungkan sunnah Nabi.

Adapun golongan kedua mereka mengagungkan sunnah nabi dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sikap tersebut tentunya terlarang karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak” (HR Muslim). Sedangkan golongan ketiga yang tidak mau mengagungkan sunnah Nabi dan mengejek sunnah beliau, maka sikap tersebut dilarang keras dalam islam, sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah ia termasuk golonganku” (HR Bukhori dan Muslim).

Demikian pembahasan yang singkat ini. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mengagungkan sunnah Nabi kita dengan cara yang benar, sebagaimana cara yang pernah ditempuh oleh para sahabat.